Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi (MH UNJA)

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Akhirnya sang presiden memiliki akun twitter. Sebelumnya rencana launching akun twitter sang presiden akan bersamaan dengan rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ramai menghiasi berita di media masa beberapa hari yang lalu. Hal ini tentu saja menarik untuk dicermati sekaligus dikomentari. Apa lagi akun yang telah di-launcing bukan sembarangan, ini adalah akun milik sang presiden. 

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara nampaknya kembali “dikangkangi”.

Berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Merangin yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Merangin Minggu (31/3) kemarin, pasangan Harkad (Haris-Khafid) berhasil memperoleh 36,59 persen suara atau 71.059 pemilih meninggalkan rival politiknya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Merangin untuk periode 2013-2018 yang dilaksanakan 25 Maret 2013 yang lalu.

(Ancaman untuk Jabatan Karier)

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Di banyak literatur, istilah jabatan politik baru populer setelah zaman reformasi itu digulirkan. Yakni pasca lengsernya Soeharto sebagai penguasa orde baru pada waktu itu. Sebelum zaman reformasi, istilah jabatan politik belum begitu akrab di telinga publik.

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Pekerjaan sebagai seorang guru merupakan tugas mulia. Begitu mulianya tugas para guru tersebut, maka pantas jika mereka dianugrahi gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mereka adalah para pejuang yang telah berjuang tanpa mengenal lelah dengan gigih di sekolah-sekolah dalam memberantas kebodohan serta membuka cakrawala anak didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Pulau Berhala akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi trending topics. Semua kalangan memperbincangkan Berhala dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif hukum, sosial, geografis maupun dalam perspektif sejarah. Tidak ada yang nampak salah, karena masing-masing dengan menggunakan argumen-argumen beserta bukti-bukti yang menguatkan serta meyakinkan tentunya. 

Oleh. Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Banjir yang terjadi akhir-akhir ini telah memasuki kategori yang membahayakan. Atau kalau boleh dibahasakan dalam keadaan “gawat” banjir. Ditambah lagi hujan yang turun terus menerus di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Barat yang menyebabkan hal ini semakin membuat kita semua menjadi semakin cemas.

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Fobia partai politik atau bisa dimaknai sebagai ketakutan yang berlebihan dari partai politik akhir-akhir ini terlihat mulai merebak. Maklum ketakutan ini berkaitan dengan terpaan berbagai kasus yang melibatkan banyak kader dan elit partai politik yang secara berlahan tapi pasti telah menguak satu persatu dosa-dosa mereka yang sebagian besar ada di dalam partai politik.

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Mendengar kata legalisasi prostitusi mungkin respon awal kita yang keluar adalah mengutuk keras atas dalih serta landasan apapun. Karena dalam berbagai perspektif dan paham apapun, kegiatan prostitusi adalah pelanggaran terhadap norma-norma dan tatanan nilai kemanusiaan, terutama dalam etika berpikir orang timur, yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang masih mengakar. 

Oleh: Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.

Abstrak

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai, karena didalam sistem peradilan terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam system peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.

Inefisiensi anggaran bisa dimaknai sebagai penggunaan anggaran yang tidak tepat guna atau berlebihan sehingga menyebabkan pemborosan terhadap keuangan negara. Hal itulah yang menurut pengamatan penulis terjadi saat ini. Ini sejalan dengan pengakuan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Bapak Mardiasmo beberapa waktu yang lalu.

Keinginan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungaipenuh merupakan usaha hukum sebagai bentuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar perlu diberikan apresiasi dalam sebuah proses berdemokrasi. Kenapa perlu diberikan apresiasi karena pengajuan judicial review merupakan salah bentuk partisipasi dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan di republik ini.  Kota Sungaipenuh yang baru beberapa tahun ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 ternyata dinilai oleh sebagian pihak berpotensi menimbulkan masalah bagi Kabupaten Kerinci. Salah satu dari pihak yang mengkritisi hal tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

“Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan.

Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 

Pengertian dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnys, Menurut UU No. 13 Tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan adalah lebih luas dibandingkan dengan perburuhan sebagaimana dalam KUHPerdata.

Dalam praktiknya antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Fenomena kegagalan transformasi pendidikan hukum ini, tidak menjadi alasan bagi masyrakat untuk berdiam diri. Justru bagi masyarakat, merosotnya fungsi hukum dan buruknya mental polisi, jaksa, hakim dan advokat merupakan “laboratorium hukum” untuk mengeksploitasi praktik-praktik tercela yang tersem-bunyi di balik meja polisi, jaksa, hakim maupun tas hitam sang advokat.